TANGERANG – Di tengah defisit anggaran, dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Tangerang yakni PDAM Tirta Benteng dan PT. Tangerang Nusantara Global (TNG) mengajukan penambahan modal daerah (PMD).
Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dalam paripurna pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) di gedung DPRD Kota Tangerang, Selasa (1/8/2020).
Adapun ketiga raperda tersebut ialah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, perubahan kedua atas perda nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan raperda tentang PMD kepada BUMD.
“Dua BUMD yang akan mendapat penambahan modal yaitu PDAM Tirta Benteng dengan penambahan berupa jaringan pipa air minum dan PT. Tangerang Nusantara Global berupa unit bus,” terang Arief.
Arief juga mengungkapkan, komposisi rancangan perubahan APBD Kota Tangerang tahun 2020. Dimana pendapatan daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp4.57 triliun menjadi Rp3.27 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp1.3 triliun.
Sedangkan untuk belanja daerah, lanjut Arief, yang semula dianggarkan sebesar Rp5.16 triliun menjadi Rp3.72 triliun atau berkurang sebanyak Rp1.43 triliun. Tercatat bahwa Pemkot Tangerang mengalami defisit sebesar Rp452.20 miliar.
“Pemkot Tangerang mengalami defisit sebesar Rp452.20 miliar, kemudian menutupinya dengan pembiayaan netto yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa tahun anggaran 2019,” jelas Arief.
Meski begitu, Arief memastikan bahwa pemberian PMD ditujukan untuk pemberian pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto mengaku akan mendalami terlebih dahulu penggunaan dana PMD tersebut. Setelah itu baru akan diputuskan apakah suntikan dana ke perusahaan plat merah itu diberikan atau tidak.
“Akan kita bahas di pansus apakah kita sepakati atau tidak,” tegasnya.
Politikus Gerindra itu pun memastikan tidak akan memberikan PMD jika dana yang diberikan tidak memiliki dampak signifikan. Apalagi jika dirasa tidak memberi keuntungan untuk Pemkot Tangerang.
“Kalau memang tidak jelas dan hanya bagian dari PMD yang menghabiskan APBD kita ya tidak akan kita setujui,” pungkasnya. (Hmi)
