Begini Komentar DPRD Soal Plang Siluman di Kota Tangerang

    Komisi III DPRD Kota Tangerang

    TANGERANG – Anggota Komisi III DPRD Kota Tangerang, Anggiat Sitohang menyebut bahwa reklame milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang hanya sebuah markah jalan.

    Menurutnya, plang plang yang disebut plang siluman itu tak berbeda dengan keberadaan plang jalan yang terpasang di jalan jalan tol.

    “Itu kan sama kaya plang plang yang ada di jalan tol, cuma markah jalan. Penunjuk arah,” kata Anggiat.

    “Kalau dibilang pungli ya harusnya dibuktikan, kita kan gak bisa asal tuduh. Gak ada dasar. Cari dulu oknumnya, kalo memang ada kita panggil,” tambah politisi Nasdem tersebut.

    Diketahui, dugaan adanya pungli dari plang siluman milik Dishub Kota Tangerang bermula saat pengamat kebijakan publik Hasanudin Bije menyoroti kinerja Dishub. Kala itu, Bije menyoal kesemrawutan jalan dan plang penunjuk arah di Kota Tangerang yang menurutnya tidak jelas.

    “Coba aja perhatikan, plang-plang jalan itu banyak nama perusahaan swasta padahal sudah jelas pembuatan plang itu dibiayai negara,” tukasnya.

    Bije juga menduga munculnya nama nama perusahaan swasta seperti Ayodya, Paramount, Summarecon, Serpong City Paradise, BSD City, Tangcity, RS Sari Asih, dan RS Mayapada di plang milik Dishub Kota Tangerang itu lantaran untuk menghindari pajak reklame.

    “Yang lucunya petunjuk arah ke RSUD Kota Tangerang sendiri tidak tercantum dalam papan yang searah dengan RS Mayapada. Dari sini Pemda sudah kehilangan pendapatan,” tuturnya.

    Pernyataan Bije pun didukung oleh aktivis Kota Tangerang Deni Granada. Menurutnya, segala jenis reklame yang berbau bisnis itu harusnya diletakkan terpisah. Sehingga Pemkot Tangerang dapat memungut pajak reklame tersebut.

    “Itu kan berbau bisnis bro, ya harusnya terpisah. Gak nempel di plang milik pemerintah,” ungkap Deni.

    “Dugaan pungli ya jelas, pasti ada yang bermain. Itu kasus lama, dulu sempat bersih tuh plang plang siluman, tapi dua tiga tahun belakangan ini muncul lagi di Kota Tangerang,” tandasnya.

    Deni berharap Pemkot Tangerang dapat membenahi sistem pajak pereklamean, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Ia juga berpesan agar Dishub Kota Tangerang lebih transparan dan ke depannya bisa memperbaiki kinerja. (Hmi)