BANTEN – Pemuda dinilai memiliki peran penting mengawal pembangunan. Oleh karena itu, pemuda harus ikut mengkritisi kebijakan dan aktif mengawal transparansi anggaran pembangunan.
Ajakan itu disampaikan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri Banten Jacob Hendrik P, saat menerima kunjungan kerja Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten di ruang kerjanya, Kamis (27/2/2020).
“KNPI harus kritis (awasi anggaran pembangunan,-red). Ikut menyelamatkan aset negara dan keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang,” ucap Hendrik saat menerima kunjungan, Kamis (27/2/2020).
Menurut ia, jika ada mata anggaran program tidak sesuai peruntukan bisa menjadi masalah. Untuk itu, harus ada pengawasan aktif dari masyarakat. Salah satunya unsur pemuda yang bernaung dalam DPD KNPI Banten.
Sebelumnya diketahui, pada akhir 2019 lalu, Kejati Banten merilis perkara yang ditanganinya. Dari perkara tersebut, Kejati Banten berhasil menyelamatkan uang negara Rp 7,8 miliar dari perkara korupsi. Penyelamatan uang negara ini dikatakan Hendrik hasil kinerja satuan Kejaksaan Negeri se-Banten.
Hendrik juga sempat menyinggung kondisi pembangunan di Kota Serang. Ia bahkan Ibukota Banten itu yang dinilai tidak lebih bagus dari Jayapura, Papua.
“Masa masih kalah sama Jayapura, lebih bagus di sana,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD KNPI Banten Ferry Renaldy menyambut baik ajakan tersebut. Hadir dalam audiensi tersebut Bendahara Umum DPD KNPI Banten Achmad Baiquni, Wakil Ketua Adam Ma’rifat, sejumlah pengurus dan Ketua Organisasi Kepemudaan (OKP) di bawah naungan KNPI Banten.
Menurut Ferry, tujuan audiensi dengan pihak Kejati Banten juga dalam rangka membangun sinergisitas. “Tentu ini sinyal yang baik dan tugas kita juga untuk memastikan pembangunan berjalan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Senada, Bendahara Umum DPD KNPI Banten Achmad Baiquni juga sepakat bahwa pemuda Banten harus ikut berkontribusi dalam pembangunan. Terlebih soal transparasi anggaran pembangunan.
“Transparansi ini kunci untuk mencegah penyelewengan, dan itu akan mendorong pembangunan tepat sasaran dan target,” imbuhnya. (Red)
