Kemenkum HAM Banten Komitmen Perangi Narkoba Jaringan Lapas

    FOTO: Dirjen PAS Reynhard Silitonga saat diwawancara usai apel deklarasi gerakan anti narkoba

    TANGERANG – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga dan jajarannya berkomitmen tegas untuk memerangi narkotika yang beredar dalam jaringan Lapas.

    Komitmen itu pun dibuktikannya dengan mendeklarasikan gerakan anti narkoba bersama sejumlah jajaran penegak hukum dan pemerintah daerah dengan langkah nyata di Lapas Klas I Tangerang, Jumat (3/7/2020).

    “Kami tidak ada kompromi dengan penyalahguna narkoba. Kami Anti Narkoba,” ucap Reynhard Silitonga dalam apel besar deklarasi dan komitmen bersama Gerakan Anti Narkoba Kementerian Hukum dan HAM wilayah Banten.

    Dirinya mengajak Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian untuk bersama-sama mengungkap jaringan narkotika yang ada di dalam lapas maupun rutan.

    “Kepada Polri dan BNN saya meminta untuk bersama dan terus bekerjasama dengan kami pemasyarakatan dalam mengungkap jaringan yang ada di dalam lapas maupun rutan,” tegasnya.

    Menurut ia, Dirjen PAS saat ini dihadapkan oleh persoalan overcrowded yang telah mencapai angka 74% dari seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Indonesia.

    Jumlah tersebut didominasi oleh kasus penyalahgunaan narkoba, tentunya perlu menjadi perhatian khusus bagi para pemangku kebijakan untuk menyadari bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika di lapas/rutan memerlukan special treatment.

    Reynhard juga menyebut bahwa Dirjen PAS khususnya Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Banten juga terus melakukan pembenahan-pembenahan untuk menanggulangi permasalahan peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan. Namun, dalam pelaksanaannya pemasyarakatan tetap memerlukan dukungan dari masyarakat dan instansi terkait lainnya agar dapat mewujudkan kondisi lapas dan rutan yang kondusif dari perederan gelap narkotika.

    “Apel besar ini sebagai wujud sinergitas dan komitmen antar lini pemerintah baik Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Daerah, atau BNN, dalam upaya pemberantasan Narkoba,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNN Propinsi Banten, Brigjen Pol. Tantan Sulistiana mengatakan, Kebijakan pemberantasan narkoba di Indonesia perlu dilakukan dengan sinergi dan semangat yang kuat antar stakeholders, termasuk masyarakat dan pemasyarakatan.

    “Kita harus bersemangat. Untuk kawan-kawan pemasyarakatan harus juga semangat bekerja menjalankan SOP dengan sungguh-sungguh, hingga tidak ada lagi petugas lapas ataupun rutan yang terlibat dalam peredaran narkoba,” jelasnya.

    “Saya yakin, ini sudah komitmen pemasyarkatan dari atas hingga jajarannya di wilayah untuk perang terhadap narkoba,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kabag Sidik Polda Banten Ade Kusnadi yakin dengan gerakan komitmen bersama yang digagas dan dideklarasikan kementerian hukum dan HAM Banten.

    “Melalui kegiatan Deklarasi dan Komitmen Bersama Gerakan Anti Narkoba ini kami yakin dan percaya, kita bisa melakukannya bersama-sama,” tutur Ade.

    Ia berharap sinergitas dapat berjalan dengan baik hingga pemberantasan dan peredaran narkotika dapat terlaksana dengan baik.

    Kegiatan Apel Deklarasi dan Komitmen Bersama Gerakan Anti Narkoba diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas komitmen perang terhadap narkoba antar aparat penegak hukum dan pemusnahan narkoba dan handphone hasil rajia di lembaga pemasyarakatan dan lapas wilayah Banten. (Ris/Hmi)