Lurah Larut Minta Siswa SMAN 12 Tidak Terprovokasi

TANGERANG (BT) – Lurah Larangan Utara (Larut) Iwan Bambang Subekti meminta kepala sekolah beserta dewan guru dan wali murid untuk bekerjasama mengajak para peserta didik menghindari berbagai aksi kekerasan.

“Anak didik sebaiknya didorong untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, yakni belajar. Jangan mudah terprovokasi berita berita yang tidak benar,” ungkap Iwan, Kamis (26/9/2019).

Kata Iwan, imbauan yang dilakukan di SMAN 12 Kota Tangerang ini merupakan tindak lanjut dari arahan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah dan pihak kepolisian, agar siswa tidak lagi ikut aksi turun ke jalan.

“Menindaklanjuti arahan dari Pak Walikota dan Kapolrestro Tangerang Kota, untuk melakukan pembinaan kepada siswa siswi SMAN 12, agar tidak turun kejalan atau ke Senayan untuk berdemo menolak RUU KUHP,” terangnya.

Iwan menyayangkan, aksi demo yang melibatkan siswa SMK dan SMA yang berakhir ricuh dan bentrok dengan Polisi. Akibatnya, beberapa siswa menderita luka-luka dan sebagian lagi harus berurusan dengan Polisi, karena bertindak anarkis dan merusak fasilitas umum.

“Saya berharap kejadian semacam ini tidak terjadi lagi. Jangan sampai siswa SMAN 12 menjadi korban demo yang terjadi seperti kemarin sore,” ujarnya.

Terkhusus kepada orang tua, Iwan mengingatkan agar dapat mengawasi dan melarang anak anaknya ikut demo, belajar di kelas jauh lebih baik daripada ikut demo.

“Lebih baik fokus saja untuk belajar dan menuntut ilmu, agar tercapai cita-cita dan menjadi pengganti para pemimpin bangsa nantinya,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Rabu (25/9/2019) menjadi hari yang menyentak banyak pihak. Seluruh pelajar SMA/SMK bergerak menuju gedung DPR RI untuk melakukan aksi demonstrasi seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa dalam rentang dua hari sebelumnya. Mereka yang datang dalam jumlah ratusan ini berasal dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya.

Tujuan mereka datang ke DPR adalah sebagai bentuk solidaritas terhadap kakak-kakak mahasiswa yang berdemo menuntut pembatalan terhadap pengesahan UU KPK, dan penundaan RKUHP. (Hmi)