Peluang dan Tantangan Pembentukan Lembaga Pengelola Kawasan Metropolitan yang Kolaboratif

    Kepala Bappeda Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja.

    TANGERANG – Kota Tangerang memiliki peluang menuju pembentukan lembaga pengelolaan kawasan metropolitan yang kolaboratif. Namun untuk dapat mewujudkannya, penerapan strategi jitu harus dilakukan. Untuk dapat memecahkan berbagai kendala dan tantangan. 

    Krisis ekonomi yang melanda dua tahun belakangan ini, menyebabkan terjadinya penurunan diberbagai bidang. Diantaranya melemahnya perekonomian daerah, meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tangerang. 

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja menerangkan, sesuai isu strategis pembangunan tahun 2019 – 2023, diperlukan sentuhan guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM), daya saing infrastruktur kota dan daya saing perekonomian daerah guna mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

    “Isu strategis daya saing SDM dapat ditempuh melalui peningkatan  derajat kesehatan, akses kualitas pendidikan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran,” ungkap pejabat yang akrab disapa Ugi ini. 

    Sedangkan isu strategis daya saing ekonomi dapat dilakukan dengan  mendorong investasi dan ekonomi lokal serta ketahanan pangan.  Terakhir isu strategis daya saing infrastruktur dilakukan dengan pembangunan sarana air bersih, membangun pemukiman kumuh menjadi layak huni serta meminimalisir pencemaran dan menyeduiakan ruang terbuka hijau (RTH). 

    “Kota Tangerang memiliki peluang besar untuk dapat mewujudkan pembentukan kelembagaan pengelolaan perkotaan metropolitan yang kolaboratif, sebab berada di kawasan Jabodetabek. Juga didukung  regulasi Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang  Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor,  Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur,” ungkap Ugi. 

    Selain itu, sudah terbentuknya beberapa lembaga kolaboratif Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan BKSP. Juga penanganan isu strategis daerah yang ditangani secara bersama-sama. 

    “Namun ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan dalam mewujudkan lembaga pengelola kawasan metropolitan yang kolaboratif, seperti penyelarasan indikasi program pada Rencana Tata  Ruang Wilayah (RTRW),” terang Ugi. 

    Juga kendala acuan regulasi pembiayaan bersama serta regulasi yang mengatur bentuk dan mekanisme peran serta masyarakat dan badan usaha dalam  pembangunan dan pengelolaan perkotaan. Termasuk peran dan tanggung jawab pengelolaan perkotaan  pada wilayah kecamatan, kelurahan atau desa. 

    “Kendala pelaksanaan juga mungkin bisa dijumpai karena faktor otoritas. Kurangnya komitmen antar daerah. Kurang optimalnya lembaga pembangunan khususnya dalam hal penataan ruang dan kurang terkoordinirnya lembaga non pemerintah,” papar Ugi. 

    Strategi yang dapat diterapkan yaitu dengan mengimplementasikan regulasi yang jelas, koordinasi dengan lembaga non pemerintah serta membangun komitmen antar pemerintah daerah. “Terakhir dengan mengevaluasi program bersama,” kata Ugi. (tam)