Pemprov Banten Edarkan Larangan Mudik bagi ASN

    FOTO: Ilustrasi ASN Provinsi Banten (dok.ist)

    BANTEN – Gubernur Banten Wahidin Halim mulai memberlakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, dalam upaya mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

    Gubernur juga melakukan pembatasan cuti bagi para ASN, guna menekan angka penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten. Selain itu, Pemprov Banten juga melakukan sejumlah penyesuaian terkait jam kerja ASN di tengah pandemi Covid-19 selama bulan ramadan.

    “Karena bulan ramadan kali ini berbeda, kita dilanda wabah Covid-19, maka ASN bekerja dari rumah dengan menggunakan jam kerja ramadan yakni mulai pukul 06.00 WIB hingga 12.30 WIB,” kata Gubernur.

    Menurut Gubernur yang akrab disapa WH ini, pemberlakuan tersebut sebagai langkah dalam menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 51 tahun 2020 tentang penetapan jam kerja pada Bulan Ramadan 1441 Hijriyah bagi ASN di lingkungan instansi pemerintah.

    Kemudian, lanjut WH, terkait pembatasan mudik dan cuti bagi ASN juga diatur dalam SE MenPAN-RB Nomor 46 Tahun 2020, tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

    Sementara itu, Sekda Provinsi Banten Al Muktabar mengaku menindaklanjuti instruksi gubernur dengan menerbitkan SE nomor 800/919-BKD/2020 tentang penetapan jam kerja selama Bulan Suci Ramadan 1441 Hijriyah, serta pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah atau mudik dan aturan cuti bagi ASN di Banten.

    “Bagi ASN yang bekerja di rumah maupun yang melaksanakan tugas piket, jam kerjanya dimulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB,” kata Sekda.

    “Dan untuk mencegah atau meminimalisasi penyebaran Covid-19, ASN di lingkup Pemprov Banten dan keluarganya juga dilarang bepergian ke luar daerah dan mudik selama masa pandemi Covid-19,” imbuhnya.

    Namun, lanjut Sekda, apabila terdapat ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang berwenang atas delegasi dari pejabat pembina kepegawaian.

    “Cuti dengan alasan pentingpun tetap diberikan terbatas,” pungkasnya. (Ris/Hmi)