Refleksi HPN 2020, Forwat Gelar Aksi Solidaritas

    Memperingati HPN 2020, Forwat menggelar aksi solidaritas. Tampak para wartawan sedang berorasi di depan gedung Puspemkot Tangerang, Senin (10/2)

    TANGERANG – Puluhan wartawan yang bergabung dalam Forum Wartawan Tangerang (Forwat), menggelar aksi solidaritas Refleksi Hari Pers Nasional 2020, Senin (10/2/2020).

    Sambil membentangkan poster, para awak media ini berkumpul di depan Kantor Mapolresto Tangerang Kota.

    Koordinator aksi Andi Lala dalam orasinya menyatakan, bahwa masih banyak kasus tindakan kekerasan dan intimidasi yang dialami wartawan saat bekerja di lapangan.

    Ia mengutip data dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dalam kurun waktu 2019, sedikitnya telah terjadi 53 kasus  kekerasan wartawan di Indonesia. 

    Selain mengecam tindakan intimidasi dan kekerasan, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Forwat ini meminta aparat penegak hukum, supaya menegakan Undang Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.

    Sebab menurut Andi, dalam aturan tersebut terdapat 10 Bab dan 21 pasal yang berisi tentang aturan dan ketentuan tentang pembredelan, penyensoran, asas, fungsi, hak dan kewajiban perusahaan pers. Tidak terkecuali hak-hak wartawan. 

    Para awak media saat menggelar aksi solidaritas di depan Markas Polres Metro Tangerang Kota.

    “Di situ juga diatur tentang subjek dan objek jurnalistik di Indonesia yang memiliki tiga keistimewaan hak. Masing-masing hak tolak, hak jawab dan hak koreksi,” terang Andi.

    Namun ia menyesalkan banyaknya kasus yang menjerat para wartawan yang tidak mengikuti kaidah dan aturan sengketa pers. Padahal dalam UU tersebut sudah ada aturannya.

    Ia mencontohkan, kasus hukum yang dialami salah seorang wartawan bernama Mohamad Sadli Saleh (33). Lantaran tulisannya yang dianggap mengkritik Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Utara. Sampai saat ini jurnalis tersebut masih dipenjara dan menunggu hasil persidangan.

    “Yang paling penting bagi kami adalah dapat terus berkarya tanpa adanya ancaman dan tekanan dari pihak manapun. Dan kebebasan pers menurut kami masih menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum dan pemerintah,” jelasnya.

    Usai berorasi di Mapolrestro Tangerang Kota, aksi dilanjutkan dengan berjalan kaki (long march) menuju Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

    Selanjutnya massa peserta aksi kembali membacakan tuntutannya. Poin ketiga adalah soal kesejahteraan wartawan.

    Menurut para pengunjuk rasa, kesejahteraan wartawan menjadi hal penting dalam mendorong terwujudnya Good Jurnalism (jurnalisme yang baik-red). Karena tanpa itu, tidak akan pernah ada jurnalis yang baik.

    Untuk mewujudkan kesejahteraan yang baik tersebut, maka pemerintah harus ikut andil dalam melindungi keberlangsungan pers di Indonesia. Sehingga media mampu tumbuh dan berkembang sehat secara bisnis. Sebab dengan demikian, bisa memberikan kesejahteraan kepada wartawannya.

    Setelah beberapa lama berorasi, akhirnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Agus Hendra Fitrahiyana menemui massa aksi demo.

    Turut mendampingi, Kabag Humas Pemkot Tangerang Buce Gartina, Kadis Kominfo Mulyani, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo dan Wakil Ketua DPRD Turidi Susanto.

    Dalam kesempatan itu, massa aksi sempat memberi kalung bunga dan kemudian masuk ke gedung DPRD Kota Tangerang untuk berdialog. 

    Dalam audensi itu, pemkot dan DPRD sepakat bila tindakan intimidasi dan kekerasan tehadap wartawan di Kota Tangerang tidak boleh terjadi. 

    “Kami juga sepakat menolak tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan. Pers menjadi pilar ke empat demokrasi,” ujar Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo dihadapan massa aksi.

    Sedangkan terkait soal kesejahteraan wartawan, hal itu mesti dipikirkan bersama-sama. Untuk itu Gatot meminta pemkot, agar bisa menyampaikan kepada perusahaan media supaya lebih meningkatkan kesejahteraan wartawannya. “Ya, minimalkan honornya sesuai UMK,” imbuhnya.

    Sementara itu Kabag Humas Pemkot Tangerang, Buce Gartina menegaskan, bila pihaknya akan mempertimbangkan tuntutan para awak media tersebut. Khususnya menyangkut keterbukaan informasi dan penggelolaan kerjasama dengan media.

    “Ya, Insya Allah tuntutan teman-teman akan jadi pertimbangan kami,” kata pejabat yang baru hari ini  menjabat sebagai Kabag Humas Pemkot Tangerang. (frwt/tam)