HUT-Kota-Tangerang-PKB.jpg

    Sejumlah Bangunan di Kavling DPR Dipastikan Belum Kantongi SLF

    Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Tangerang, Didit Bisri Amirudin.

    TANGERANG – Sejumlah bangunan yang berdiri di atas kavling DPR di wilayah Kecamatan Cipondoh dan Pinang, ternyata belum mengantongi dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang.

    Hal tersebut ditegaskan Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Tangerang, Didit Bisri Amirudin, Selasa (11/2)

    Menurutnya, BPBD sampai saat ini belum pernah mengeluarkan rekomendasi terkait SLF di kawasan kavling DPR. Padahal dalam aturan, sebelum bangunan itu beroperasi harus memiliki rekomendasi SLF dari dinas terkait.

    Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang yang dimaksud masing-masing Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan BPBD.

    “Sudah tiga tahun saya bertugas di BPBD. Namun belum pernah kami mengeluarkan rekomendasi SLF untuk bangunan di Kavling DPR,” kata pria yang akrab disapa Bisri ini.

    Ia juga memastikan, bila bangunan bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

    “Padahal bangunan, gudang atau apapun, tidak bisa beroperasi selama belum memiliki SLF,” tegas Bisri.

    Dikatakan, terdapat 52 syarat dalam pengajuan rekomendasi dokumen SLF. Salah satunya adalah wajib scan hasil laporan pemeriksaan berkala dan rekomendasi atau sertifikat dari BPBD.

    Termasuk di dalamnya hasil uji coba instalasi dan perlengkapan bangunan. Seperti instalasi kebakaran, sistem alarm, instalasi pemadam api dan hydran yang bersifat wajib.

    Menurut Bisri, dokumen SLF sangat penting dalam pembangunan gedung dan bangunan lainnya. Karena dalam pengajuan dokumen tersebut, harus melalui tahapan pemeriksaan kelayakan bangunan dari dinas-dinas terkait.

    “Yang kami lakukan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi SLF. Dan yang berhak menerimanya adalah bangunan yang resmi dan berizin,” kata Bisri.

    Apabila bangunan di kawasan kavling DPR memiliki dokumen SLF, maka ada potensi retribusi yang dapat dipungut oleh BPBD. Sehingga bida meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Namun hingga saat ini, retibusi dari investasi di lokasi tersebut masih nihil. Bisri juga menyayangkan, tidak diterapkannya sanksi tegas dalam Peraturan Daerah (Perda) terkait kewajiban retribusi.

    Kondisi itu tentu saja membuat para pemilik bangunan seolah tidak peduli tentang kepemilikan sertifikat seperti diterangkan di atas. Jadi supaya retribusi bisa ditingkat menurut Bisri, harus ada sanksi tegas yang dicantumkan dalam aturannya (Perda-red).

    “Kami ditarget retribusi sebesar Rp600 juta dalam setahun. Namun sampai saat ini berhasil mencapai angka sekitar Rp200 jutaan. Kami tidak bisa memungut karena mereka tidak pernah mengajukan rekomendasi SLF. Sebab dalam Perda memang tidak dicantumkan sanksi tegas,” tandas Bisri. (lla/tam)